Metro,mediamatalensa – Pembatasan terhadap kebebasan pers kembali terjadi di Kota Metro. Jurnalis dilarang meliput kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kota Metro bulan Januari 2026 di aula pemerintah setempat, Rabu (14/1/2026). Hal ini memicu sorotan terhadap komitmen transparansi dan demokrasi.
Ironisnya, hal tersebut berlawanan dengan tujuan kebebasan pers, yaitu:
1. Menjamin hak masyarakat atas informasi
2. Mengawasi kekuasaan (kontrol sosial)
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas
4. Menegakkan demokrasi
5. Melindungi hak asasi manusia
6. Mencerdaskan kehidupan bangsa
Wartawan Penah Revolusi, Kota Metro Rusia, yang hendak mengambil gambar, mengatakan bahwa dirinya tidak diperbolehkan oleh Pol PP untuk mengambil gambar. “Makanya saya pertanyakan kenapa kegiatan itu tertutup, sedangkan di jadwal pak Wali yang di protokol itu tidak ada tertutup,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan wartawan media Sinar Lampung, Roby Chandra, bahwa dirinya sangat menyayangkan pemerintah Kota Metro melarang jurnalis liputan. “Kalau rapat terbuka atau tertutup itu harus ada pemberitahuan dulu, dan ini tidak ada pemberitahuan, di jadwal itu hanya pemberitahuan aja, berarti semua wartawan wajib meliput kegiatan pemerintah kota Metro,” jelasnya.
Roby juga menjelaskan bahwa keterbukaan informasi pemerintah Kota Metro kurang. “Saya berharap jangan terulang lagi hal-hal kaya gini karena keterbukaan informasi itu harus, apapun yang pemerintah Kota Metro lakukan, masyarakat harus tahu, dan apapun anggaran yang ada untuk rapat dan sebagainya itu masyarakat harus tahu. Jadi tidak ada tutup-tutupan lagi,” katanya.
Roby menambahkan, “Jadi kalau agenda yang sifatnya tertutup itu tidak usah disebarluaskan, jangan ada di agenda pemerintah kalau memang itu tertutup, dan perlu digarisbawahi, agenda itu tertutup, wartawan dilarang meliput.”(tim)