Oleh: Dwi – Mediamatalensa
Pagi ini Kota Metro kembali ramai. Bukan karena pasar yang mulai hidup, bukan pula karena suara anak-anak sekolah yang berangkat pagi-pagi. Yang ramai justru kabar di media dan media sosial tentang jalan rusak.
Jalan berlubang difoto, direkam, lalu diunggah. Dalam hitungan jam menjadi viral. seolah-olah semua lubang di jalan itu baru lahir kemarin sore.
Padahal, kalau kita mau sedikit jujur dengan ingatan kita sendiri, banyak dari jalan rusak itu sudah ada sejak lama. Bukan setahun, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Lubang-lubang itu tidak muncul tiba-tiba ketika pemerintahan sekarang berjalan.
Namun begitulah zaman sekarang. Ketika momentum politik bertemu dengan media sosial, sebuah masalah lama bisa disulap seolah-olah menjadi dosa baru.
Di warung kopi pagi tadi, seorang kawan berseloroh,
“Lucu juga ya, jalan yang rusaknya dari dulu, tapi yang disalahkan cuma yang sekarang.”
Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada kebenaran yang terselip di dalamnya.
Tidak ada yang menolak bahwa jalan rusak harus diperbaiki. Itu kewajiban pemerintah, dan masyarakat berhak mengingatkan. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Bahkan kritik yang keras sekalipun masih sehat selama tujuannya memperbaiki.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah: mengapa masalah yang sudah lama ada, baru sekarang dipentaskan dengan begitu dramatis?
Apakah ini murni kepedulian masyarakat?
Ataukah ada panggung lain yang sedang dimainkan?
Di negeri yang bernama politik, kadang yang viral bukan selalu yang paling baru, melainkan yang paling berguna untuk dijadikan peluru.
Yang juga perlu dipahami publik, memperbaiki jalan bukan perkara membalikkan telapak tangan. Semua ada mekanismenya. Ada perencanaan, ada penganggaran, ada proses administrasi yang harus dilalui sebelum alat berat turun ke lapangan.
Banyak ruas jalan yang rusak itu sejatinya sudah masuk dalam perencanaan perbaikan. Namun kunci utamanya tetap pada anggaran. Pemerintah tidak bisa serta-merta langsung memperbaiki semuanya sekaligus tanpa melalui tahapan yang diatur dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Itulah sebabnya perbaikan membutuhkan waktu. Mulai dari perencanaan program, pembahasan anggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Bukan berarti pemerintah diam. Tetapi memang ada proses yang harus dilalui.
Bukan berarti masyarakat tidak boleh mengkritik. Justru kritik yang sehat bisa menjadi pengingat agar pemerintah bergerak lebih cepat.
Namun publik juga perlu adil dalam melihat persoalan. Jangan sampai ingatan kita hanya sejauh berita yang sedang viral.
Sebab jika setiap kerusakan lama selalu ditagihkan kepada pemimpin yang baru berjalan, maka bukan perbaikan yang terjadi, melainkan sekadar permainan narasi.
Kota Metro adalah rumah kita bersama. Jalan yang rusak adalah masalah bersama. Kritik boleh, bahkan perlu. Tetapi kritik yang sehat tidak dibangun dari lupa, apalagi dari kepentingan yang tersembunyi.
Celoteh pagi ini hanya ingin mengingatkan satu hal sederhana:
kadang yang rusak bukan hanya jalan, tetapi juga cara kita melihat sebuah masalah.
Dan memperbaiki cara berpikir, sering kali lebih sulit daripada menambal lubang di jalan.
