OPINI PAGI
Oleh: Dwi – Mediamatalensa
Masyarakat Dibuat Bingung, Legislatif dan Eksekutif Saling Lempar “Bola Panas”
METRO, mediamatalensa — Polemik pinjaman daerah Rp20 miliar di Kota Metro kian hari bukan semakin terang, justru makin membingungkan publik. Alih-alih menghadirkan kejelasan, yang terjadi justru saling lempar tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif—sebuah tontonan yang melelahkan bagi masyarakat.
Dari sisi DPRD, publik disuguhi narasi bahwa lembaga legislatif belum mendapatkan penjelasan utuh terkait penggunaan anggaran tersebut. Bahkan, DPRD secara terbuka mengakui bahwa detail penggunaan dana pinjaman itu belum mereka kantongi secara resmi dan transparan.
Di sisi lain, tekanan terhadap eksekutif terus menguat. DPRD bahkan sampai melayangkan pemanggilan resmi kepada wali kota untuk memberikan klarifikasi, karena pinjaman tersebut dinilai menimbulkan banyak tanda tanya di tengah masyarakat.
Namun, dari pihak eksekutif, melalui penjelasan yang beredar, pemerintah justru menegaskan bahwa pinjaman tersebut telah melalui mekanisme dan aturan, bahkan diklaim sesuai dengan ketentuan Kemendagri serta memiliki peruntukan yang jelas melalui BKAD.
Di sinilah letak persoalannya.
Publik kini dihadapkan pada dua narasi besar:
DPRD merasa belum mendapatkan penjelasan yang utuh
Eksekutif merasa sudah berjalan sesuai aturan
Pertanyaannya, jika semuanya sudah sesuai aturan, mengapa DPRD masih “kebingungan”?
Dan jika DPRD belum tahu secara rinci, bagaimana mungkin kebijakan sebesar itu bisa berjalan?
Situasi ini memperlihatkan adanya celah komunikasi atau bahkan transparansi yang serius di antara dua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.
Lebih ironis lagi, rapat-rapat yang digelar untuk membahas persoalan krusial ini justru dilakukan secara tertutup, bahkan dalam beberapa kesempatan tidak menghasilkan kesimpulan yang jelas. Kondisi ini semakin memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang tidak disampaikan secara utuh kepada publik.
Masyarakat Kota Metro hari ini bukan hanya butuh penjelasan, tetapi membutuhkan kebenaran yang utuh dan terbuka.
Karena uang Rp20 miliar bukan angka kecil. Itu adalah uang rakyat.
Dan setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan, bukan hanya di ruang rapat, tetapi juga di ruang publik.
Jika legislatif dan eksekutif terus saling melempar “bola panas”, maka yang menjadi korban adalah kepercayaan masyarakat.
Sudah saatnya kedua pihak berhenti bermain narasi.
Duduk bersama, buka data, dan sampaikan secara jujur kepada publik:
Untuk apa sebenarnya Rp20 miliar itu digunakan?
Karena pada akhirnya, yang ditunggu masyarakat bukan perdebatan,
melainkan transparansi dan kebenaran.
