Tulang Bawang Barat, mediamatalensa – Pendamping masyarakat Tiyuh Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Chandra Hartono, meminta Bupati Tubaba dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menelaah seluruh putusan pengadilan terkait sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Huma Indah Mekar (HIM).
Permintaan tersebut disampaikan setelah Chandra bersama sejumlah warga Penumangan menghadiri sosialisasi putusan pengadilan yang digelar Pemerintah Kabupaten Tubaba di Aula Bupati. Ia menilai pembahasan sengketa harus mengacu pada keseluruhan putusan, bukan hanya sebagian dokumen atau perkara tertentu.
Sorotan Chandra tertuju pada Surat Keputusan Bupati Tubaba Nomor 100.3.3.2/255/11.04/HAKA/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 tentang pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan antara masyarakat Tiyuh Penumangan dengan PT HIM.
Dalam siaran pers yang disampaikan kepada wartawan, Chandra mengapresiasi langkah pemerintah daerah menggelar sosialisasi putusan pengadilan. Namun, ia meminta proses tersebut dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh pihak.
Salah satu putusan yang diminta menjadi perhatian adalah perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.MGL di Pengadilan Negeri Menggala, yang kemudian berlanjut ke tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.
Rangkaian putusan tersebut meliputi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 07/PDT/2009/PT.TK, Putusan Kasasi Nomor 3054 K/Pdt/2010, serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/PDT/2012.
Menurut Chandra, dalam perkara tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menyatakan mereka sah sebagai penerima hibah atas tanah perkebunan seluas kurang lebih 150 hektare di Kampung Penumangan.
Putusan itu juga, menurut uraian amar yang disampaikan Chandra, menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
Selain itu, para tergugat dihukum menyerahkan tanah beserta tanaman yang berada di atasnya kepada para penggugat dalam keadaan baik, memberikan ganti rugi, serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500 ribu per hari apabila lalai melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap.
Atas dasar tersebut, Chandra menilai putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.MGL harus menjadi bagian penting dalam pembahasan penyelesaian sengketa tanah Penumangan.
Soroti Putusan Gugatan Wanprestasi PT HIM
Selain perkara tersebut, Chandra juga meminta pemerintah menelaah perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.MGL yang merupakan gugatan wanprestasi atau ingkar janji yang diajukan PT HIM.
Dalam perkara itu, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan sah nota kesepakatan tertanggal 2 Maret 2012 antara PT HIM melalui kuasanya, Pahlevi Pangerang, dengan sejumlah pihak yang menjadi tergugat.
Putusan tersebut juga mengesahkan sejumlah dokumen terkait pembayaran uang sebesar Rp7,5 miliar dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut. Majelis hakim menyatakan para tergugat melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian perdamaian.
Para tergugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp187.301.000 secara tanggung renteng, sementara gugatan selebihnya ditolak.
Menurut Chandra, keberadaan putusan perkara wanprestasi tersebut tidak boleh dilepaskan dari perkara sebelumnya. Pemerintah perlu mengkaji hubungan hukum, identitas para pihak, objek sengketa, serta pertimbangan dan amar masing-masing putusan sebelum mengambil langkah fasilitasi.
Minta Pemerintah Tidak Abaikan Amar Putusan
Chandra juga menyoroti perbedaan antara putusan yang bersifat deklaratoir atau menyatakan suatu keadaan hukum dengan putusan condemnatoir yang memuat perintah penghukuman kepada pihak tertentu.
Ia menjelaskan bahwa putusan condemnatoir dapat memuat kewajiban menyerahkan objek sengketa, melakukan suatu perbuatan, atau membayar sejumlah uang. Sementara itu, putusan deklaratoir pada dasarnya hanya menegaskan keadaan atau hubungan hukum.
Menurutnya, perbedaan tersebut penting diperhatikan dalam menentukan langkah hukum, khususnya terkait kemungkinan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan.
Karena itu, Chandra meminta pemerintah tidak menyamakan putusan yang hanya bersifat menyatakan dengan putusan yang memuat perintah penghukuman. Namun, penilaian mengenai pelaksanaan eksekusi tetap harus mengacu pada keseluruhan amar putusan dan ketentuan hukum acara perdata.
Ia secara khusus meminta Bupati dan Wakil Bupati Tubaba beserta Forkopimda memeriksa kembali seluruh dokumen dan putusan yang berkaitan dengan sengketa tersebut.
Chandra juga mempersoalkan materi sosialisasi yang menurutnya belum menampilkan secara utuh putusan-putusan yang menjadi dasar klaim masyarakat Penumangan.
“Jangan sampai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara tegas memuat perintah penghukuman justru terabaikan. Semua pihak harus menghormati hukum dan melaksanakan putusan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Chandra.
Ia berharap Pemkab Tubaba mengedepankan kepastian hukum dengan mempertimbangkan seluruh rangkaian putusan, sehingga proses fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Penumangan dengan PT HIM tidak didasarkan pada pemahaman yang parsial.(Red)
