banner 728x250

Anggaran Bandwidth Rp1,34 Miliar Dipertanyakan, Diskominfo Metro Harus Jelaskan Selisih Satu Bulan

banner 468x60

METRO, mediamatalensa – Perencanaan anggaran belanja bandwidth atau layanan jaringan internet pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Metro tahun anggaran 2026 menuai sorotan. Pasalnya, terdapat perbedaan perhitungan antara jumlah satuan pembayaran dalam pagu anggaran dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan dokumen perencanaan yang dicermati, anggaran bandwidth tersebut mencapai Rp1.345.500.000. Nilai itu setara dengan 13 kali pembayaran bulanan, masing-masing sebesar Rp103.500.000, mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) baris 24.895.

banner 325x300

Namun, persoalannya terletak pada jadwal pelaksanaan kegiatan yang justru tercatat berlangsung selama Januari hingga Desember 2026 atau hanya 12 bulan.

Jika dihitung berdasarkan tarif bulanan yang sama, kebutuhan anggaran untuk layanan selama 12 bulan seharusnya sebesar Rp1.242.000.000.

Artinya, terdapat selisih Rp103.500.000 atau setara dengan satu kali pembayaran bulanan yang belum terjelaskan dalam dokumen perencanaan tersebut.

Perbedaan ini memunculkan pertanyaan serius: mengapa anggaran dihitung untuk 13 kali pembayaran, sementara jadwal pelaksanaan hanya mencantumkan 12 bulan?

Apakah terdapat kebutuhan teknis berupa pembayaran layanan yang melintasi tahun anggaran, kewajiban kontrak sebelumnya, biaya aktivasi, atau komponen lain yang belum tergambar dalam jadwal kegiatan?

Ataukah terdapat kekeliruan dalam penentuan volume dan penyusunan perhitungan anggaran?

Pertanyaan tersebut penting dijawab karena kesesuaian antara volume, harga satuan, jangka waktu layanan, dan nilai kontrak merupakan bagian mendasar dalam perencanaan belanja pemerintah.

Terlebih, anggaran bandwidth bukan nilai yang kecil. Dengan alokasi mencapai Rp1,34 miliar, publik berhak mengetahui secara transparan bagaimana angka tersebut dihitung dan apa dasar kebutuhan pembayarannya.

Jika memang terdapat alasan teknis yang membuat pembayaran dilakukan sebanyak 13 kali, Diskominfotik perlu menjelaskan periode layanan, dasar kontrak, serta dokumen pendukung yang menjadi landasan penganggaran.

Sebaliknya, apabila layanan yang direncanakan hanya mencakup 12 bulan dengan tarif tetap Rp103,5 juta per bulan, maka selisih Rp103,5 juta tersebut membutuhkan penjelasan secara terbuka.

Sorotan ini bukan berarti menyimpulkan adanya kerugian negara ataupun penyimpangan anggaran. Namun, ketidaksesuaian perhitungan tersebut patut diklarifikasi agar tidak menimbulkan tanda tanya terhadap kualitas perencanaan dan akuntabilitas penggunaan APBD.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap layanan komunikasi dan teknologi informasi pemerintah, Diskominfotik seharusnya menjadi contoh dalam penerapan tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai perbedaan satu bulan dalam perhitungan anggaran bernilai lebih dari Rp100 juta berlalu tanpa penjelasan yang terang kepada masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari Diskominfotik Kota Metro terkait dasar perhitungan 13 kali pembayaran tersebut.

Kepala Diskominfotik Kota Metro, Dedi Hasmara, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban meski telah dihubungi.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Diskominfotik Kota Metro guna memberikan penjelasan secara berimbang kepada publik. (Tim)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *