METRO, mediamatalensa – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menyatakan siap menghadapi langkah hukum yang ditempuh Aliansi Petani Menggugat (APM) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemkot Metro menegaskan, akan memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan pihak pemohon informasi publik, Tumiran dan Suyitno, melalui kuasa hukumnya.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Metro, Zaki Mubaroq menjelaskan, bahwa persoalan tersebut bermula dari permohonan sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan Tumiran dan Suyitno ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung.
Dalam putusannya, Komisi Informasi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Zaki menyebutkan, Pemkot Metro telah menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyerahkan dokumen yang tersedia kepada pihak pemohon melalui media elektronik,” kata Kabag Hukum Zaki Mubaroq kepada awak media, Kamis 19 November 2026 di ruang kerjanya.
“Informasi-informasi yang diminta dan memang menjadi kewajiban kami untuk diberikan sudah kami sampaikan. Ringkasan realisasi belanja daerah atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sudah diberikan, dokumen KUA-PPAS merupakan informasi yang dapat diakses, begitu juga dokumen usulan proposal yang tersedia,” jelas Zaki.
Meski demikian, Zaki mengungkapkan, bahwa tidak seluruh informasi yang diminta dapat diberikan. Menurutnya, terdapat dokumen yang memang tidak tersedia atau tidak berada dalam penguasaan Pemkot Metro. Selain itu, ada pula dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan masuk kategori informasi yang dikecualikan.
“Ia mencontohkan, dokumen pertanggungjawaban atau SPJ yang di dalamnya memuat data pihak ketiga. Menurutnya, informasi semacam itu tidak serta-merta dapat dibuka tanpa memperhatikan ketentuan perlindungan informasi dan mekanisme pengecualian yang berlaku.
“Sebagian informasi memang bisa diberikan. Namun, ada juga dokumen yang tidak ada dalam penguasaan kami, dan ada informasi tertentu yang tidak bisa langsung diberikan karena berkaitan dengan data pihak ketiga,” ujarnya.
Atas langkah hukum yang kembali ditempuh pihak pemohon ke PTUN, Zaki memastikan Bagian Hukum Setda Kota Metro akan menyiapkan jawaban dan menghadapi proses persidangan sesuai ketentuan hukum.
Dalam keterangannya, Zaki juga menyinggung persoalan utama yang melatarbelakangi perjuangan para petani, yakni dugaan dampak pembangunan Bendungan Margatiga terhadap lahan pertanian dan persoalan banjir.
“Ia mengungkapkan, dalam persidangan sengketa informasi sebelumnya, Pemkot Metro menghadirkan saksi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Menurut penjelasan saksi tersebut, lahan sawah yang dipersoalkan disebut tidak masuk dalam kategori wilayah yang dipetakan sebagai kawasan berpotensi banjir akibat pembangunan bendungan. Oleh karena itu, menurut keterangan yang disampaikan dalam persidangan, lahan tersebut masuk dalam skema ganti rugi permanen. Namun, persoalan kewenangan menjadi hal yang perlu diperjelas.
Zaki menilai, apabila tuntutan petani berkaitan dengan dampak pembangunan bendungan, jaringan irigasi, maupun persoalan teknis pengelolaan sumber daya air, maka instansi yang memiliki kewenangan teknis adalah pemerintah pusat melalui BBWS, bukan semata-mata Pemerintah Kota Metro.
“Kalau berbicara soal ganti rugi dan penanganan yang berkaitan dengan bendungan maupun irigasi, itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Ada kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS,” tegasnya.
Zaki juga menyampaikan, bahwa Pemkot Metro pada prinsipnya tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat petani. Bahkan, menurutnya, pemerintah daerah pernah menawarkan fasilitasi agar persoalan tersebut dapat dikomunikasikan dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) .
“Ia menyebut BBWS juga telah menyampaikan kesediaan untuk melakukan pembahasan dan perencanaan terkait penanganan teknis, termasuk persoalan irigasi dan dampak banjir sesuai tugas dan kewenangannya.
Zaki berharap perjuangan petani diarahkan kepada instansi yang benar-benar memiliki tanggung jawab dan kewenangan agar persoalan tidak berlarut-larut. “Kalau memang tujuannya membantu petani, mari kita arahkan kepada pihak yang tepat. Jangan sampai persoalan ini salah alamat karena kewenangan masing-masing instansi berbeda,” ungkapnya.
Pernyataan Pemkot Metro tersebut membuka babak baru dalam polemik antara pemerintah daerah dan Aliansi Petani Menggugat.
Di satu sisi, Pemkot Metro menyatakan telah menjalankan putusan Komisi Informasi dengan menyerahkan tiga kelompok dokumen yang diperintahkan. Di sisi lain, langkah hukum pihak petani ke PTUN menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai.
Publik kini menunggu bagaimana Pemkot Metro membuktikan pelaksanaan putusan Komisi Informasi serta menjelaskan secara terbuka dokumen apa saja yang telah diberikan, dokumen yang tidak dikuasai, dan informasi yang dinyatakan dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Sebab, perjuangan petani bukan sekadar persoalan administrasi dokumen. Di balik sengketa informasi tersebut terdapat persoalan yang lebih luas, yakni kepastian hak masyarakat, transparansi penggunaan anggaran, tanggung jawab pemerintah, serta kejelasan penanganan dampak pembangunan terhadap lahan pertanian.
Pertanyaan mendasarnya, jika Pemkot Metro menyatakan persoalan ganti rugi dan penanganan teknis berada di luar kewenangannya, sejauh mana pemerintah daerah akan memastikan aspirasi dan kepentingan petani benar-benar diperjuangkan kepada instansi yang bertanggung jawab?
Persidangan di PTUN nantinya akan menjadi ruang pembuktian bagi masing-masing pihak, sekaligus ujian bagi komitmen keterbukaan informasi dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. (Tim)
















