Oleh: Dwi Purwanto – MediaMataLensa
METRO, mediamatalensa – Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Terlebih ketika yang dikelola adalah uang rakyat dengan nilai miliaran rupiah.
Belakangan ini, pengelolaan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Metro menjadi perhatian setelah muncul sejumlah pemberitaan mengenai anggaran kerja sama publikasi media dan belanja bandwidth atau layanan jaringan internet Tahun Anggaran 2026.
Ada tiga persoalan yang menurut saya perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah, khususnya Dinas Kominfotik Kota Metro. Bukan dengan saling menyalahkan, bukan pula sekadar membantah, melainkan dengan menunjukkan data dan dokumen yang dapat diperiksa bersama.
Pertama, soal anggaran publikasi media Rp1,758 miliar.
Ketika wartawan mempertanyakan rincian anggaran belanja langganan jurnal, surat kabar, dan majalah Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam DPA, Kepala Dinas Kominfotik Kota Metro, Dedi Hasmara, justru mempertanyakan sumber data tersebut.
Bahkan, ia menyebut data yang disampaikan wartawan kurang tepat karena anggaran telah mengalami efisiensi dan penataan.
Baik, jika memang data tersebut kurang tepat, tentu publik ingin mengetahui: data yang benar itu seperti apa?
Silakan tunjukkan dokumen yang benar. Berapa pagu awalnya? Berapa setelah efisiensi? Pos anggaran mana saja yang mengalami perubahan? Berapa nilai anggaran final dan berapa realisasinya?
Lebih penting lagi, media mana saja yang mendapatkan kerja sama publikasi? Berapa nilai yang diterima masing-masing media? Berapa volume tayangnya? Apa dasar penentuan penerima kerja sama tersebut?
Jangan sampai persoalan ini hanya berakhir pada perdebatan mengenai benar atau tidaknya data yang disampaikan wartawan.
Kalau data wartawan dianggap keliru, pemerintah seharusnya memiliki data pembanding yang lebih akurat untuk ditunjukkan kepada publik.
Sebab, keterbukaan bukan berarti membuka informasi yang menguntungkan pemerintah saja. Keterbukaan juga berarti bersedia menjelaskan hal-hal yang sedang dipertanyakan masyarakat.
Saya ingin menegaskan, pertanyaan mengenai pembagian anggaran media bukan berarti seluruh media harus mendapatkan bagian yang sama. Namun, setiap media berhak mengetahui apakah mekanisme kerja sama dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, mengapa harus ragu membuka daftar penerima, nilai kerja sama, dan realisasi pembayarannya?
Jangan biarkan ruang ketidakjelasan justru melahirkan prasangka dan saling tuding di antara perusahaan pers.
Kedua, soal bantahan dugaan setoran 30 persen dari anggaran bandwidth.
Dalam pemberitaan RakyatNews.co.id, Kepala Dinas Kominfotik Dedi Hasmara membantah adanya setoran sebesar 30 persen dari anggaran bandwidth senilai Rp1.345.500.000.
Pernyataan bantahan tersebut tentu harus dihormati sebagai hak jawab seorang pejabat publik.
Namun, dalam persoalan penggunaan anggaran negara, bantahan saja belum cukup untuk menyelesaikan pertanyaan publik.
Jika memang tidak ada setoran sebagaimana dugaan yang diberitakan, lalu apa yang bisa ditunjukkan untuk membuktikan bahwa seluruh anggaran digunakan sesuai peruntukannya?
Apakah tersedia dokumen kontrak, bukti pembayaran, dokumen pencairan, laporan pelaksanaan pekerjaan, serta dokumen pertanggungjawaban dari penyedia layanan?
Apakah ada hasil pemeriksaan atau verifikasi atas kesesuaian antara nilai pembayaran dengan layanan yang benar-benar diterima?
Saya tidak sedang menyatakan bahwa setoran tersebut benar-benar terjadi. Itu merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui data dan pemeriksaan yang berwenang.
Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang dapat dipercaya, bukan hanya diminta menerima sebuah bantahan tanpa melihat bukti pendukungnya.
Kalau memang tidak ada persoalan, tunjukkan dokumennya. Biarkan masyarakat menilai berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi ataupun pernyataan sepihak.
Ketiga, soal anggaran bandwidth Rp1,345 miliar dan pembayaran 13 bulan.
Persoalan berikutnya tidak kalah penting.
Dalam pemberitaan Trabas.co, Dedi Hasmara menjelaskan bahwa anggaran Rp1.345.500.000 digunakan untuk membiayai layanan internet selama 12 bulan pada 2026, ditambah pembayaran tunggakan Desember 2025 sebesar Rp103.500.000.
Dengan demikian, terdapat 13 kali pembayaran, masing-masing sebesar Rp103.500.000.
Penjelasan tersebut memang memberikan gambaran mengenai komposisi anggaran. Namun, masih ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban lebih lengkap.
Pertama, di mana saja seluruh titik layanan internet yang dibiayai menggunakan anggaran tersebut?
Kadis menyebutkan cakupan layanan meliputi 32 organisasi perangkat daerah (OPD), 22 kelurahan, 40 titik UPTD, rumah dinas wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah, 80 titik WiFi publik, serta 42 titik CCTV.
Baik, kalau memang sebanyak itu titik layanannya, mari buka daftar lengkapnya.
Sebutkan alamat atau lokasi pemasangan, instansi penerima layanan, kapasitas bandwidth, penyedia layanan, serta nilai biaya pada masing-masing layanan.
Masyarakat perlu mengetahui apakah seluruh titik tersebut benar-benar terpasang, aktif, dan mendapatkan layanan sebagaimana yang dibayarkan menggunakan uang APBD.
Jangan hanya menyampaikan jumlah titik secara global. Tunjukkan lokasinya agar masyarakat dapat mengetahui manfaat nyata dari anggaran tersebut.
Kedua, mengenai pembayaran tunggakan Desember 2025 yang baru direalisasikan pada Maret 2026.
Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: apa dasar administrasi dan hukum yang digunakan sehingga kewajiban pembayaran layanan tahun anggaran 2025 dibebankan dan dibayarkan melalui anggaran tahun 2026?
Apakah tagihan Rp103.500.000 tersebut telah dicatat sebagai kewajiban atau utang pemerintah daerah per 31 Desember 2025?
Apakah terdapat dokumen pengakuan kewajiban, berita acara, tagihan penyedia, hasil verifikasi, serta mekanisme penganggaran dan pembayaran yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah?
Jika memang pembayaran tersebut telah sesuai aturan, pemerintah tidak perlu ragu menjelaskan dasar hukumnya beserta dokumen pendukung.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar menghitung 12 bulan atau 13 bulan. Ini menyangkut ketertiban administrasi, pertanggungjawaban keuangan daerah, dan kepastian bahwa setiap rupiah dibelanjakan sesuai ketentuan.
Pemerintah Jangan Alergi terhadap Pertanyaan
Saya memahami bahwa pemerintah memiliki banyak pekerjaan dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, perlu diingat bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan berasal dari keuangan negara yang bersumber dari berbagai penerimaan, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.
Rakyat membayar pajak, masyarakat memenuhi kewajibannya, dan pemerintah diberikan kepercayaan untuk mengelola uang tersebut demi kepentingan bersama.
Karena itu, jangan sampai masyarakat diminta terus taat membayar pajak, tetapi ketika bertanya mengenai penggunaan uangnya justru mendapatkan jawaban yang belum menyentuh substansi persoalan.
Pejabat publik harus memahami bahwa pertanyaan wartawan bukan serangan pribadi. Kritik bukan berarti permusuhan. Meminta dokumen bukan berarti menuduh seseorang bersalah.
Justru melalui pertanyaan dan pemberitaan, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskan, meluruskan informasi, sekaligus membuktikan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara benar.
Saya tidak meminta pemerintah membuka sesuatu yang dikecualikan oleh undang-undang. Saya meminta informasi mengenai penggunaan anggaran publik yang memang patut diketahui masyarakat.
Ada baiknya Dinas Kominfotik Kota Metro bersama perangkat daerah terkait membuka data secara menyeluruh, mulai dari DPA awal, dokumen perubahan anggaran, daftar penerima kerja sama media, rincian kontrak bandwidth, daftar titik layanan, bukti pelaksanaan pekerjaan, hingga dokumen pembayaran dan pertanggungjawaban.
Apabila ada dugaan penyimpangan, biarkan aparat pengawasan dan penegak hukum memeriksa berdasarkan bukti. Namun, apabila seluruhnya telah sesuai ketentuan, keterbukaan justru akan menjadi jawaban terbaik untuk membersihkan keraguan.
Jangan sampai pemerintah sibuk membantah, sementara pertanyaan masyarakat justru belum terjawab.
Pada akhirnya, uang APBD bukan uang pribadi pejabat, bukan pula uang milik satu dinas. Itu adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rakyat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Rakyat hanya ingin tahu ke mana uang mereka dibelanjakan dan apa manfaat yang mereka terima.
Sebab, dalam pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan, data seharusnya menjadi jawaban, bukan sesuatu yang justru membuat pertanyaan semakin panjang.
Kalau memang semuanya benar dan sesuai aturan, tunjukkan datanya. Jangan takut transparan, karena keterbukaan adalah cara terbaik membangun kepercayaan masyarakat.(**)
















